Implikasi Hukum bagi Registrant Berdasarkan Undang-Undang, Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, dan Kebijakan PANDI

Perkembangan Internet Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Data dari Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) 1 menyebutkan bahwa pada tahun 2017 sekitar 143,26 juta jiwa masyarakat Indonesia sudah menggunakan internet. Dengan kata lain bahwa setengah dari penduduk Indonesia sudah banyak berinteraksi di dunia maya. Pada tahun 2016 saja pengguna internet Indonesia sudah mencapai 132 juta jiwa sehingga tidak menutup kemungkinan di tahun 2019 ini pengguna internet semakin bertambah.

       Didukung data dari PANDI 2 bahwa pengguna domain .ID pada tahun 2018 memiliki kenaikan sebanyak 12% dibanding tahun 2017. Tercatat hingga hari Kamis, 7 Maret 2019, pukul 10.58 WIB telah terdaftar 299.866 nama domain. Ini merupakan salah satu dampak bertambahnya pengguna internet Indonesia. Selain itu juga, banyak pengguna internet Indonesia yang ingin menjadi content creator sehingga domain .ID semakin dilirik.

       Salah satu benefit dari bertambahnya nama domain dan pengguna internet di Indonesia adalah meningkatnya literasi digital. Masyarakat Indonesia berlomba-lomba membuat konten kreatif (baik berupa tulisan, gambar, meme, atau video) untuk mendapatkan enggagement dari warga internet. Bukan hanya literasi digital tetapi ekonomi digital pun semakin banyak digandrungi karena pangsa pasar masyarakat Indonesia sudah melirik dunia online.

       Tidak bisa dipungkiri semua orang, perusahaan, atau pihak lainnya menginginkan untuk membuat website yang kemudian diperkenalkan ke publik dengan domain yang dipilihnya. Nama Domain itu mirip dengan sebuah nama jalan di dunia nyata, yang berfungsi untuk menghubungkan ke suatu tujuan dan lokasi dari pemilik nama domain tersebut. 3

Dalam perkembangannya, nama domain bukan tanpa permasalahan. Kementerian Komunikasi dan Informatika 4, seperti yang diberitakan Kompas (22/12/2018), hampir satu juta situs internet sudah diblokir karena melanggar kepatuhan terhadap aturan yang ada.

       Semakin maraknya perkembangan domain internet di Indonesia dan masih adanya pelanggaran hukum yang dilakukan subjek hukum tentu menjadi perhatian penting bagi registrar dan registrant. Prinsip itikad baik harus selalu dijunjung ketika akan mendaftarkan nama domain. Tetapi kepatuhan hukum juga selalu diutamakan karena negara kita adalah negara hukum yang mengatur segala aktivitas bahkan di dunia maya sekalipun.

       Pada dasarnya setiap warga negara harus mengetahui implikasi hukum terhadap apa yang akan, sedang, dan telah dilakukannya. Begitupun juga di internet, nama domain yang disengketakan bisa disebabkan adanya kekurangfahaman subjek hukum terhadap implikasi hukum yang diterimanya ketika akan mendaftarkan nama domain.

       Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan masalah yang sekaligus menjadi pembahasan esai ini, yaitu sebagai berikut :

  1. Konsekuensi hukum bagi subjek hukum yang mendaftarkan domain
  2. Implikasi hukum atas itikad buruk pendaftar domain atau registrant berdasarkan UU ITE 2008, UDRP, dan PANDI
  3. Bagaimana nilai normatif yang harus dipahami subjek hukum menurut undang-undang, UDRP, dan PANDI

Nama domain adalah nama unik yang mewakili suatu organisasi dimana nama itu akan digunakan oleh pemakai internet untuk menghubungkan ke organisasi tersebut.5 Domain pun menjadi hak perseorangan yang digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga banyak juga ditemukan blog atau website personal di internet.

       Jika merujuk kepada pasal 1 UU ITE Tahun 2008 yang berbunyi 6:

       “Nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.”

   Setiap warga negara, yang kemudian disebut subjek hukum, memiliki kebebasan mendaftarkan nama domain. Setiap subjek hukum yang menginginkan domain maka ada konsekuensi hukum yang harus dipatuhinya.

Berdasarkan pasal 23 ayat 1 UU ITE Tahun 2008 yang berbunyi 7 :

“setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki nama domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama”

       Dalam nama domain, tidak ada pemeriksaan substantif mengingat secara teknis uji substantif akan menghilangkan sifat teknologi internet yang semuanya dilakukan secara virtual.8 Setelah adanya kebebasan mendaftarkan domain maka timbullah payung hukum dan implikasi hukum yang tertera dalam hukum positif di Indonesia. Payung hukum yang mengatur perlindungan hukum dan implikasi hukum tertera dalam UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE, Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), dan Kebijakan PANDI.

       Jika dalam pasal 23 ayat 1 UU ITE Tahun 2008 menunjukkan adanya perlindungan hukum kepada setiap subjek hukum untuk mendaftarkan domain. Maka pada ayat berikutnya, Pasal 23 ayat 2 UU ITE Tahun 2008 memberikan aturan hukumnya, yaitu 9 :

       “Pemilikan dan penggunaan nama domain yang sebagaimana diatur dalam ayat (1) harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak orang lain.”

       “First come first served” adalah mekanisme yang digunakan registrar/registrant tetapi ada syarat yang dicantumkan dalam pasal 23 ayat 2 UU ITE Tahun 2008. Jika subjek hukum tersebut memiliki itikad baik, tidak melanggar hak perdagangan semisal merek atau semacamnya, dan tidak melanggar hak orang lain maka nama domain tersebut sudah dilindungi secara hukum. Tetapi bagaimana jika sebaliknya?

       Setelah adanya laporan dari masyarakat dengan mengajukan gugatan maka pihak registrar dapat menindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku Seperti yang diberitakan PANDI dalam laman utamanya (31/01/2019) bahwa adanya gugatan dari masyarakat yang kemudian diperiksa oleh Panelis PANDI.10 Domain seperti jokowiamin.id, electronisolution.id, morganstanley.id, dan boehringer.id merupakan beberapa kasus yang telah diterima oleh PANDI.

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy atau UDRP

       UDRP merupakan kaidah substantif dan adjektif yang sangat relevan digunakan oleh berbagai pihak dalam menangani masalah sengketa kepemilikan nama domain dalam bentuk pengadilan siber (cyber court). UDRP ini diprakarsai oleh suatu organisasi non-profit yang berkedudukan di Amerika serikat bernama Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) yang memiliki peranan utama sebagai organisasi yang mengatur lalu lintas pembuatan nama domain di seluruh dunia, dan berlaku efektif sejak 26 Agustus 1999. 11

           UDRP sendiri diciptakan oleh ICANN sebagai perjanjian antara registrar dan registrant. Kehadiran kebijakan dari ICANN membuat setiap subjek hukum harus mematuhi setiap aturan yang berlaku. Adapun peraturan nama domain yang melanggar hukum versi UDRP adalah sebagai berikut :

  1. Nama domain tersebut sama atau memiliki kemiripan yang membingungkan dengan merek terdaftar atau logo yang dimiliki oleh pihak ketiga.
    1. Pihak pemegang nama domain tidak mempunyai kepentingan maupun hak atau penggunaan nama domain tersebut.
    1. Nama domain yang didaftarkan telah digunakan dengan itikad buruk.

       Ketiga poin diatas harus dibuktikan oleh penggugat supaya mendapatkan penyelesaian hukum berdasarkan kebijakan ICANN. Pihak registrar berhak untuk memblokir atau mengambilalih domain yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut.

       Jenis kejahatan yang dalam internet dalam dimensi atas nama domain antara lain : pembajakan nama domain (cyberpiracy), penyerobotan nama domain (cybersquatting), dan penggunaan nama domain yang mirip atau hampir sama (typosquatting). 12

Kebijakan PANDI

       Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) merupakan delegasi ICANN kepada pemerintah Indonesia untuk mengelola administrasi ccTLD.ID Pada 29 Juni 2007 PANDI secara resmi ditunjuk sebagai pemegang amanat dari Direktorat Jendral Aplikasi Telematika Kementerian Komunikasi dan Informasi RI.

            Pada paragraf 6 Kebijakan PANDI, nama domain yang akan disengketakan adalah sebagai berikut 13

  1. Nama domain identik/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki oleh Pemohon.
    1. Termohon tidak memiliki hak atau kepemilikan sah atas nama domain tersebut.
    2. Nama domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh termohon dengan itikad buruk.

            Pada dasarnya setiap subjek hukum yang mendaftarkan domain harus menyadari bahwa ada implikasi hukum yang diterimanya. Disamping implikasi hukum yang diterima oleh subjek hukum atau registrant, maka pihak registrar pun memiliki payung hukum sebagai tindakan preventif jika terdapat itikad buruk atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak registrant.

Tulisan diikutsertakan dalam KOMPETISI ESAI PANDI 2019

Implikasi Hukum bagi Registrant Berdasarkan Undang-Undang, Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, dan Kebijakan PANDI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *